Destinasianews – Tingginya angka pengangguran karena minimnya lapangan kerja serta mahalnya harga-harga kebutuhan pokok menjadi tantangan serius pemimpin Jawa Barat ke depan. Hal ini diungkapkan Haru Suandaru, calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Haru persoalan Jabar yang sangat krusial tak lebih dari dua persoalan tersebut. Jika kedua persolan tadi berhasil diatasi maka pemerintah telah menjalankan amanahnya dengan baik.
Agar kedua persoalan tersebut bisa terwujud maka kolaborasi dengan semua pihak menjadi keharusan. “Gubernur harus melibatkan semua pihak agar kedua tantangan tersebut berhasil diatasi. Dan yang terpenting Gubernur harus memiliki rasa nyaah ka rakyatna,” jelas dia saat menjadi pemateri dalam serial “Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat” yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, di Teras Prive Coffee, Senin sore, 5 Agustus 2024.
Haru mengungkapkan juga akan mengolaborasikan program pembangunan yang baik dan berhasil serta berdampak positif bagi masyarakat yang telah dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil.
Untuk mengolaborasikan program-program kedua mantan Gubernur Jabar tersebut ia mengaku tidak mengalami kesulitan berarti.
“Sebagai sesama kader PKS, tentu saya sangat mengenal Ustad Aher berikut visi pembangunannya. Begitu pula dengan Kang Emil. Beliau kakak angkatan sewaktu kuliah di ITB. Dan saya menjadi bagian tim sukses saat beliau mencalonkan Walikota Bandung,” kata Haru.
Sejauh ini dengan nilai investasi yang besar seharusnya masyarakat Jawa Barat mendapatkan dampak signifikan dari gelontoran investasi tersebut. Sayangnya sejauh ini besarnya nilai investasi tak sepadan dengan kenyataan yang ada. “Kenyataannya kan masyarakat sulit mencari kerja dan daya beli menurun karena harga sembako mahal,” jelas Haru.
Haru juga menekankan fokus pembangunan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) menjadi keharusan agar masyarakat Jabar merasakan dampak pembangunan. Selama ini ia menyebut pembangunan infrastruktur terlalu ditekankan sementara daya saing SDM tertinggal dengan warga daerah lain.
Selain menyiapkan SDM tangguh, pemerintah provinsi harus menyiapkan lapangan kerja yang padat karya sehingga menampung banyak tenaga kerja. “Industri padat karya saya kira lebih penting ketimbang usaha padat modal yang sedikit menyerap tenaga kerja,” pungkas dia.* (Nanan)
