destinasiaNews, KOTA BANDUNG – Persoalan masa depan hutan Indonesia dibedah secara serius dalam diskusi Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang digelar di Bale Alit Alam Santosa Ekowisata dan Budaya, Pasir Impun, Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis (10/9/2026).
Diskusi yang berlangsung hangat dan dinamis tersebut menghadirkan Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM., IPU, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2015–2024 yang kini menjadi Penasehat Utama Menteri Kehutanan sejak 2024. Acara dimoderatori Ketua Kaukus Ketokohan Jawa Barat, Eka Santosa.
Forum ini merupakan kelanjutan kegiatan Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang sebelumnya digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat pada 19 Agustus 2026 di Aula Pikiran Rakyat, Bandung.
Menurut Eka Santosa, diskusi kali ini secara khusus membedah persoalan kehutanan Indonesia secara mendasar, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata guna lahan, hingga berbagai klaim pemanfaatan dan kepemilikan kawasan hutan yang dinilai masih tumpang tindih.
“Bersyukur kegiatan diskusi ini dapat membedah masa depan hutan kita yang dirundung berbagai persoalan secara mendasar. Terakhir, persoalan karhutla dan tata guna lahan, termasuk klaim pemanfaatan, bahkan kepemilikan oleh berbagai pihak yang tumpang tindih tanpa kepastian hukum,” ujar Eka.
Menurutnya, proses tanya jawab berlangsung alot, bahkan cukup sengit. Namun, seluruh perdebatan tetap berlangsung dalam suasana terkendali dan konstruktif.
Sementara itu, Bambang Hendroyono mengaku terkesan dengan jalannya diskusi. Menurutnya, forum tersebut tidak sekadar menyampaikan keluhan, tetapi juga menghadirkan argumen yang berbasis teori sekaligus pengalaman lapangan.
Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade menangani persoalan kehutanan serta penguasaan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kehutanan, Bambang menilai masukan dari para peserta memiliki arti penting untuk perbaikan tata kelola hutan Indonesia ke depan.
“Sungguh, mungkin sesuai dengan nama komunitas ini yang mengusung ketokohan Jawa Barat. Insya Allah, semua masukan, terutama mengenai berbagai solusi persoalan manusia dan lingkungan, khususnya menyangkut hutan, akan saya sampaikan langsung sesegera mungkin secara pribadi kepada Pak Menteri Kehutanan,” kata Bambang.
Apresiasi terhadap Forum yang Terbuka
Sekretaris Kaukus Ketokohan Jawa Barat, Ujang Fahpulwaton, SE., mengapresiasi kehadiran Bambang Hendroyono yang dinilainya mampu meladeni berbagai pertanyaan, masukan, saran, bahkan kritik tajam dari peserta.
Menurut Ujang, diskusi tersebut menjadi ruang bertemunya pengalaman birokrasi, pengalaman lapangan, aspirasi masyarakat, serta kegelisahan para tokoh terhadap masa depan hutan Indonesia.
“Beliau dengan sabar dan telaten, serta penuh simpatik, meladeni berbagai uneg-uneg, saran maupun kritik keras yang semuanya berbasis pengalaman nyata di lapangan,” ujar Ujang.
Rekomendasi: Hutan Jangan Jadi Komoditas Politik
Dari diskusi tersebut, sejumlah gagasan kemudian mengemuka sebagai rekomendasi.
Ujang menegaskan, persoalan kehutanan ke depan harus ditempatkan sebagai persoalan kepentingan publik dan lingkungan, bukan semata-mata sebagai komoditas politik.
“Ke depan, persoalan hutan di Indonesia hendaknya dihindarkan dari kepentingan sebagai komoditas politik. Penegakan hukum di kawasan kehutanan harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dalam forum itu, Ujang juga menyampaikan aspirasi agar sosok Bambang Hendroyono dipertimbangkan untuk menduduki posisi Menteri Kehutanan RI.
“Dan pertimbangkan secara matang sosok Bambang Hendroyono untuk diangkat sebagai Menteri Kehutanan RI dalam waktu dekat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan aspirasi yang muncul dari forum, sekaligus mencerminkan penilaian sebagian peserta terhadap pengalaman panjang Bambang dalam bidang kehutanan.
Sorotan Kasus Mangrove Pantura
Persoalan konkret di lapangan turut mencuat dalam diskusi. Salah satunya disampaikan Nace Permana, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Nasional.
Nace mengungkap persoalan kawasan hutan mangrove di Pantura yang disebutnya memiliki luasan sekitar 6.000 hektare.
Menurut Nace, persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2025 dan melibatkan Perum Perhutani, kementerian, serta sejumlah dinas terkait. Ia menilai masih terjadi perbedaan klaim dan kewenangan yang belum menemukan titik terang.
“Persoalan ini melibatkan Perhutani sejak 2025 hingga saat ini. Kementerian dan dinas terkait saling mengklaim satu sama lain, tidak berketentuan hingga saat ini. Sementara lingkungan dan tata guna lahan terus berjalan tanpa kendali,” ungkap Nace.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian sejumlah peserta, antara lain Ade Gondring dari Gerak Bersama Jaga Bumi dan Bebeng D. Suryana, Ketua DPP Kujang Sang Prabu.
Demokrasi Jangan Mandek
Sejumlah peserta lainnya, seperti Humar Dani, Dadang Hendaris, Iman Sanjoyo, dan Ginandjar Darajat, menilai model diskusi terbuka semacam ini perlu lebih sering dilakukan.
Menurut mereka, forum yang mempertemukan tokoh masyarakat, praktisi, birokrat, pemerhati lingkungan, serta elemen masyarakat lainnya dapat menjadi ruang alternatif untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan bangsa.
“Model atau kegiatan diskusi seperti ini yang sangat dinamis serta obyektif harus diagendakan lebih kerap. Tujuannya agar sejumlah kemandekan dalam bernegara dan berbangsa dapat dicari solusinya secara jitu. Jangan selamanya mandek dan mampat saluran demokrasi kita,” pungkas Ginandjar Darajat.
Diskusi Kaukus Ketokohan Jawa Barat tersebut pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang hutan sebagai hamparan pepohonan, tetapi juga menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: kepastian hukum, tata kelola negara, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. (HS/HRS/dtn)
