destinasiaNews – Forum Kaukus Ketokohan Jawa Barat kembali menggelar kegiatan saresehan bertajuk “Petani Sejahtera, Jabar Berdaulat Pangan” pada Jumat (12/6/2026) di Hotel Citarum, Jalan Citarum Nomor 16, Kota Bandung.
Kegiatan ini dihadiri sekitar enam puluh peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi pertanian, pegiat organisasi kemasyarakatan, petani milenial, hingga pemerhati pembangunan pertanian.
Ketua Panitia, Ujang Fathulwaton, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang dialog bersama untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di Jawa Barat.
“Kami bersyukur saresehan ini mendapat sambutan yang baik. Peserta yang hadir berasal dari lintas generasi dan profesi, namun memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan pertanian di Jawa Barat,” ujarnya.
Bahas Kelembagaan, Ketersediaan Pangan, dan Pembiayaan Pertanian
Saresehan yang dipandu oleh tokoh lingkungan, budaya, dan pertanian Eka Santosa menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu:
Ir. Entang Sastraatmadja, dengan materi tentang Kelembagaan Organisasi Tani; Yuliani Alzam, Wakil Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Jawa Barat, yang membahas Jaminan Kebutuhan dan Kesiapan Ketersediaan Pangan Jawa Barat; Wahyu Hidayatullah, Group Head Credit UMKM Kantor Wilayah Bank BJB, yang memaparkan Strategi Kebijakan Kedaulatan Pangan Provinsi Jawa Barat.
Dalam paparannya, Ir. Entang Sastraatmadja menekankan pentingnya penguatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui implementasi regulasi yang efektif.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan landasan yang baik, namun masih diperlukan langkah-langkah lanjutan agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat diwujudkan secara optimal.
“Keberadaan regulasi perlu diikuti dengan implementasi yang konkret sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber dari BULOG dan Bank BJB menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, dunia usaha, dan sektor perbankan dalam mendukung ketahanan serta kedaulatan pangan di Jawa Barat.
Dorong Keterlibatan Petani Milenial
Kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari kalangan petani muda.
Salah seorang peserta, Hidir, yang tengah mengembangkan pertanian modern di Kabupaten Karawang, mengaku memperoleh banyak wawasan baru dari forum tersebut.
“Saresehan seperti ini sangat penting bagi kami yang sedang merintis usaha pertanian modern. Kami mendapatkan perspektif baru mengenai kelembagaan, pembiayaan, dan strategi pengembangan sektor pertanian,” katanya.
Lima Rekomendasi Saresehan
Pada akhir kegiatan, Eka Santosa selaku moderator sekaligus representasi Forum Inisiator Musda HKTI Jawa Barat menyampaikan lima rekomendasi hasil saresehan, yaitu:
- Mendukung dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.
- Mendorong Jawa Barat kembali memperkuat perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
- Membangun sinergi antara regulator, operator, dan pelaksana di bidang pangan guna memperkuat sektor pertanian dan menjaga keharmonisan organisasi tani.
- Memperkuat organisasi dan kelembagaan di bidang ketahanan pangan melalui peningkatan kolaborasi dan kerukunan di antara para pelaku usaha tani.
- Mendorong penataan dan penguatan organisasi profesi pertanian, termasuk HKTI, dengan tetap menghormati kearifan budaya lokal serta tata krama kelembagaan demi menjaga keharmonisan organisasi dan menghindari potensi perpecahan.
Pandangan terhadap Rencana Musda HKTI Jawa Barat
Dalam sesi dialog bersama media, Eka Santosa juga menanggapi beredarnya surat undangan Musda yang diterbitkan oleh Care Taker DPD HKTI Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut agar pelaksanaan Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi dan semangat rekonsiliasi yang telah dibangun.
Beberapa catatan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan aspek administratif, kejelasan pelaksanaan kegiatan, mekanisme kelembagaan, keselarasan dengan proses rekonsiliasi yang telah berlangsung di Jawa Barat, serta pentingnya menjaga persatuan organisasi.
“Harapan kami, seluruh proses dapat mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi sehingga HKTI Jawa Barat dapat tumbuh menjadi organisasi yang semakin kuat, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor pertanian,” ujar Eka Santosa.
Komitmen terhadap Persatuan dan Ketahanan Pangan
Forum Kaukus Ketokohan Jawa Barat berharap hasil saresehan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga soliditas organisasi profesi pertanian di Jawa Barat.
Prinsip kebersamaan, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta semangat rekonsiliasi dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait sebagai bagian dari penghormatan terhadap prinsip keberimbangan informasi dan etika komunikasi publik. (*Red)
